Liputan 24 Maluku | Liputan 24 Indonesia
www.AlvinAdam.com

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

thumbnail

Posted by On 2:05 AM

26 Pejabat Koruptor di Maluku yang Akan Dipecat

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, Femmy Sahetapy (Foto:Ambonnesia)Ambon,-Badan Kepegawaian Provinsi Maluku menyebutkan, ada 26 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Maluku yang merupakan terpindana kasus korupsi. Mereka kini menunggu dipecat. Di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, empat nama dipastikan bakal dipecat. Mereka adalah Louwdik Bremer, Mantan Sekretaris Daerah Maluku yang terbukti menyelewengkan dana Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) tahun 2006 senilai Rp 15 Miliar.Pemecatan juga bakal dilakukan kepada mantan Kepala Dinas Perhubungan Maluku, Benjamin Gasperz, dan Kepala Bidang Perhubungan Udara, Jhon Runte. Gasperz dan Runte merupakan terpidana korupsi dana studi kelayakan Bandara Arara, tahun 2015 senilai Rp 800 juta , dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Maluku.Ada pula mantan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku, Ibrahim Sangadji, yang terbukti memotong anggaran website Pemerintah Maluku tahun 2015 sebesar Rp 749,6 juta. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, Femmy Sahetapy, mengatakan akan segera melakukan rapat koordinasi bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menindaklanjuti surat tersebut. “Suratnya baru kita terima dua hari yang lalu. Jadi kita harus rapat dulu dengan semua SKPD. Biar dapat data pastinya,” kata Sahetapy, Rabu (19/8). Surat yang dimaksudkan Sahetapy adalah surat edaran Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, nomor 180/6867/SJ tertanggal 10 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindakan korupsi. Dalam surat edaran tersebut, tertulis bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Dengan demikian, pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan dikenaka n sanksi tegas bagi ASN yang melakukan korupsi agar mendapat efek jera.Kemudian, poin kedua surat tersebut bertuliskan memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sahetapy menuturkan, setelah memperoleh data valid pelaku korupsi, pihaknya akan segera menyurati Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti. Kabupaten dan Kota

FOTO KHUSUS LIPSUS, Ilustrasi tahanan KPK, KORUPTOR

Ilustrasi tahanan KPK. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Selain empat pelaku korupsi tersebut, Pengadilan Tinggi Ambon mencatat, masih ada 22 terpidana lainnya dari empat kabupaten kota di Maluku. Di Kota Ambon, lima terpidana kasus korupsi taman kota tahun 2012 senilai Rp 1 ,3 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon juga masuk dalam radar pemecatan. Mereka adalah Jacky Talahatu yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan Kota Ambon dan dua stafnya, Audy Pelamunia serta Agus Talahatu. Sementara dua dari terpidana kasus yang sama, Morits Lantu dan Daniel Souhoka, saat ini sedang menjalani masa tahanan dua tahun kurungan penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon. Begitu pula Haider AR. Vigeleyn Nikijuluw yang memotong anggaran pengadaan mobil penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ambon tahun 2013 senilai Rp 430,55 juta. Serta Anggonoto Ura, mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon yang saat ini jadi tersangka korupsi dana Pembangunan Terminal Transit Passo tahun 2008-2009 senilai Rp 55 miliar. Sedangkan dari Kabupaten Seram Bagian Barat, dua mantan bendahara Badan Penanaman Modal Daerah (BPDM) juga akan mengalami nasib sama. Begitu pula pimpinannya, Reonald Silooy yang masih menempu h jalur hukum kasasi akibat perbuatannya, menyelewengkan alokasi dana desa tahun 2015. Selain itu, ada dua terpidana kasus korupsi dana iklan dan publikasi Kabupaten Seram Bagian Barat, Rio Kormein dan Petrus Eruplay. Keduanya kini mendekam di Lapas Kelas II A Ambon bersama Rony Rumlatu, terpidana anggaran tak terduga kabupaten itu serta Jainudin Kaisupy dan Zamrud Tatuhey, terpidana penyelewengan dana bantuan sosial. Sedangkan dari Kota Tual dan Kabupaten Maluku Barat Daya, terdapat empat nama yang tercatat di Pengadilan Tinggi Ambon. Mereka adalah Kapala Keuangan Kota Tual, Endy Renfaan, dan Kepala Dinas Koperasi Kota Tual, Samuel Topatubun, tengah menempuh jalur kasasi terkait korupsi dana hibah Dinas Koperasi dan UKM tahun 2014.Kemudian, Kepala Dinas Perhubungan Maluku Barat Daya, Jhon Tangkuman, serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas, Paulus Miru, mereka terbukti memangkas dana Bandara Moa tahun 2012 senilai Rp 19,5 miliar. Sementara di Kabupaten Buru Selatan, nama mantan Sekretari s Daerah, Abubakar Masbait, bersama dua bawahannya, Hatija Attamimi dan Said Behuku, mantan bendahara Sekretariat Daerah setempat ikut terseret akibat terlibat korupsi dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun 2011 yang mengakibatkan kerugian negara Rp 709,540. Sejalan dengan itu, Kepala Bagian Humas Pengadilan Tinggi Ambon, Herry Setiabudy, mengungkapkan dari 26 terpidana kasus korupsi tersebut mayoritas telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap. Sebagian lainnya masih menempuh jalur kasasi, sedangkan sisanya telah kembali bekerja sebagai ASN. "Semua nama-nama yang terlibat korupsi terdaftar dalam register perkara Kepanitraan Tipikor. Ini kewajiban pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara. Sejauh ini, semuanya terbukti," tandas Herrry. (Yusuf)Sumber: Berita Maluku

no image

Posted by On 2:05 AM

CPNS 2018: Kabupaten Maluku Tenggara Barat Buka 244 Formasi

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat membuka 244 formasi lowongan CPNS 2018. Informasi mengenai jumlah formasi yang dibutuhkan bisa dicek di https://sscn.bkn.go.idtirto.id - Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat membuka lowongan CPNS 2018 sejumlah 244 formasi. Penerimaan CPNS di Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini merupakan bagian dari seleksi nasional yang dilakukan secara serentak pada Rabu 19 September 2018.
Secara keseluruhan pemerintah menerima 238.015 CPNS untuk penempatan di pemerintah pusat dan daerah. Rinciannya, 51.271 formasi untuk penempatan di 76 kementerian/lembaga dan 186.744 formasi di 525 instansi daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 244 formasi tersedia di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Tiga formasi prioritas adalah tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Baca juga:


  • Pendaftaran CPNS 2018: Tahapan dan Jadwal Seleksi


Saat ini, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dipimpin oleh Bupati Petrus Fatlolon.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai penerimaan, syarat, dan cara pendaftaran CPNS di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat dilihat pada situs web https://sscn.bkn.go.id atau ditanyakan langsung ke kantor BKD di Jl. Sifnana Eks KPKN, Saumlaki, Maluku.
Baca juga artikel terkait CPNS 2018 atau tulisan menarik lainnya Addi M Idhom
Subscribe NowSumber: Berita Maluku

thumbnail

Posted by On 2:05 AM

26 Pejabat Koruptor di Maluku yang Akan Dipecat

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, Femmy Sahetapy (Foto:Ambonnesia)Ambon,-Badan Kepegawaian Provinsi Maluku menyebutkan, ada 26 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Maluku yang merupakan terpindana kasus korupsi. Mereka kini menunggu dipecat. Di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, empat nama dipastikan bakal dipecat. Mereka adalah Louwdik Bremer, Mantan Sekretaris Daerah Maluku yang terbukti menyelewengkan dana Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) tahun 2006 senilai Rp 15 Miliar.Pemecatan juga bakal dilakukan kepada mantan Kepala Dinas Perhubungan Maluku, Benjamin Gasperz, dan Kepala Bidang Perhubungan Udara, Jhon Runte. Gasperz dan Runte merupakan terpidana korupsi dana studi kelayakan Bandara Arara, tahun 2015 senilai Rp 800 juta , dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Maluku.Ada pula mantan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku, Ibrahim Sangadji, yang terbukti memotong anggaran website Pemerintah Maluku tahun 2015 sebesar Rp 749,6 juta. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, Femmy Sahetapy, mengatakan akan segera melakukan rapat koordinasi bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menindaklanjuti surat tersebut. “Suratnya baru kita terima dua hari yang lalu. Jadi kita harus rapat dulu dengan semua SKPD. Biar dapat data pastinya,” kata Sahetapy, Rabu (19/8). Surat yang dimaksudkan Sahetapy adalah surat edaran Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, nomor 180/6867/SJ tertanggal 10 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindakan korupsi. Dalam surat edaran tersebut, tertulis bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Dengan demikian, pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan dikenaka n sanksi tegas bagi ASN yang melakukan korupsi agar mendapat efek jera.Kemudian, poin kedua surat tersebut bertuliskan memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sahetapy menuturkan, setelah memperoleh data valid pelaku korupsi, pihaknya akan segera menyurati Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti. Kabupaten dan Kota

FOTO KHUSUS LIPSUS, Ilustrasi tahanan KPK, KORUPTOR

Ilustrasi tahanan KPK. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Selain empat pelaku korupsi tersebut, Pengadilan Tinggi Ambon mencatat, masih ada 22 terpidana lainnya dari empat kabupaten kota di Maluku. Di Kota Ambon, lima terpidana kasus korupsi taman kota tahun 2012 senilai Rp 1 ,3 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon juga masuk dalam radar pemecatan. Mereka adalah Jacky Talahatu yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan Kota Ambon dan dua stafnya, Audy Pelamunia serta Agus Talahatu. Sementara dua dari terpidana kasus yang sama, Morits Lantu dan Daniel Souhoka, saat ini sedang menjalani masa tahanan dua tahun kurungan penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon. Begitu pula Haider AR. Vigeleyn Nikijuluw yang memotong anggaran pengadaan mobil penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ambon tahun 2013 senilai Rp 430,55 juta. Serta Anggonoto Ura, mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon yang saat ini jadi tersangka korupsi dana Pembangunan Terminal Transit Passo tahun 2008-2009 senilai Rp 55 miliar. Sedangkan dari Kabupaten Seram Bagian Barat, dua mantan bendahara Badan Penanaman Modal Daerah (BPDM) juga akan mengalami nasib sama. Begitu pula pimpinannya, Reonald Silooy yang masih menempu h jalur hukum kasasi akibat perbuatannya, menyelewengkan alokasi dana desa tahun 2015. Selain itu, ada dua terpidana kasus korupsi dana iklan dan publikasi Kabupaten Seram Bagian Barat, Rio Kormein dan Petrus Eruplay. Keduanya kini mendekam di Lapas Kelas II A Ambon bersama Rony Rumlatu, terpidana anggaran tak terduga kabupaten itu serta Jainudin Kaisupy dan Zamrud Tatuhey, terpidana penyelewengan dana bantuan sosial. Sedangkan dari Kota Tual dan Kabupaten Maluku Barat Daya, terdapat empat nama yang tercatat di Pengadilan Tinggi Ambon. Mereka adalah Kapala Keuangan Kota Tual, Endy Renfaan, dan Kepala Dinas Koperasi Kota Tual, Samuel Topatubun, tengah menempuh jalur kasasi terkait korupsi dana hibah Dinas Koperasi dan UKM tahun 2014.Kemudian, Kepala Dinas Perhubungan Maluku Barat Daya, Jhon Tangkuman, serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas, Paulus Miru, mereka terbukti memangkas dana Bandara Moa tahun 2012 senilai Rp 19,5 miliar. Sementara di Kabupaten Buru Selatan, nama mantan Sekretari s Daerah, Abubakar Masbait, bersama dua bawahannya, Hatija Attamimi dan Said Behuku, mantan bendahara Sekretariat Daerah setempat ikut terseret akibat terlibat korupsi dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun 2011 yang mengakibatkan kerugian negara Rp 709,540. Sejalan dengan itu, Kepala Bagian Humas Pengadilan Tinggi Ambon, Herry Setiabudy, mengungkapkan dari 26 terpidana kasus korupsi tersebut mayoritas telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap. Sebagian lainnya masih menempuh jalur kasasi, sedangkan sisanya telah kembali bekerja sebagai ASN. "Semua nama-nama yang terlibat korupsi terdaftar dalam register perkara Kepanitraan Tipikor. Ini kewajiban pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara. Sejauh ini, semuanya terbukti," tandas Herrry. (Yusuf)Sumber: Berita Maluku

no image

Posted by On 2:05 AM

CPNS 2018: Kabupaten Maluku Tenggara Barat Buka 244 Formasi

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat membuka 244 formasi lowongan CPNS 2018. Informasi mengenai jumlah formasi yang dibutuhkan bisa dicek di https://sscn.bkn.go.idtirto.id - Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat membuka lowongan CPNS 2018 sejumlah 244 formasi. Penerimaan CPNS di Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini merupakan bagian dari seleksi nasional yang dilakukan secara serentak pada Rabu 19 September 2018.
Secara keseluruhan pemerintah menerima 238.015 CPNS untuk penempatan di pemerintah pusat dan daerah. Rinciannya, 51.271 formasi untuk penempatan di 76 kementerian/lembaga dan 186.744 formasi di 525 instansi daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 244 formasi tersedia di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Tiga formasi prioritas adalah tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Baca juga:


  • Pendaftaran CPNS 2018: Tahapan dan Jadwal Seleksi


Saat ini, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dipimpin oleh Bupati Petrus Fatlolon.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai penerimaan, syarat, dan cara pendaftaran CPNS di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat dilihat pada situs web https://sscn.bkn.go.id atau ditanyakan langsung ke kantor BKD di Jl. Sifnana Eks KPKN, Saumlaki, Maluku.
Baca juga artikel terkait CPNS 2018 atau tulisan menarik lainnya Addi M Idhom
Subscribe NowSumber: Berita Maluku

thumbnail

Posted by On 10:39 PM

Lima Pelabuhan di Maluku Disinggahi Tol Laut

Lima Pelabuhan di Maluku Disinggahi Tol Laut

Oleh : Herry Barus | Jumat, 21 September 2018 - 09:45 WIB

Pelabuhan Peti Kemas (Foto Dok Industry.co.id)
Pelabuhan Peti Kemas (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Ambon - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku menyatakan bahwa hingga kini baru lima pelabuhan di Maluku yang disinggahi kapal tol laut.

"Ke lima pelabuhan itu masing-masing Pelabuhan Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Namrole, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Namlea, Kabupaten Buru dan pelabuhan Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD)," kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Provinsi Maluku Bustaman Ohorella di Ambon, Rabu (19/9/2018)

Kalau ditanya k enapa kapal tol laut belum menyinggahi pelabuhan Ambon dan Tual itu memang ada alasannya, sebab dua pelabuhan ini setiap kali disinggahi kapal-kapal barang daru Pulau Jawa.

Bustaman mengatakan, jadi lima daerah itu yang disinggahi tol laut sebab ada perbedaan harga yang menonjol terutama kebutuhan pokok.

"Program tol laut ini merupakan kebijaksanaan Pemerintah Pusat, di bidang angkutan, dengan harapan akan menekan harga di pasaran terutama kebutuhan pokok," katanya.

Jadi selama ini harga -harga yang dipatok para pedagang di Kabupaten Aru, MTB maupun di MBD selalu tinggi melebihi lima persen dari harga yang ada di sentra produksi.

Namun setelah adanya program tol laut harga masih tetap tinggi bahkan bisa mencapai 20 persen.

"Misalnya saja gula pasir yang kalau di Ambon atau di sentra produksi Rp12.000/Kg, terny ata di Dobo maupun di Samlaki hingga kini masih tetap berkisar antara Rp20.000/Kg, bahkan di MBD lebih dari itu," ujarnya.

Hal ini merupakan pertanyaan untuk Pemda setempat, karena kapal-kapal tol laut ini setelah mengangkut kebutuhan pokok ke lima pelabuhan tersebut setelah kembali harus ada muatan atau kargo, ternyata tidak ada, kapal-kapal itu balik ke Jawa dalam keadaan kosong.

"Kapal-kapal tol laut ini juga minimal sebulan sekali melakukan pelayaran, namun ternyata yang terjadi dua hingga tiga bulan baru dia kembali lagi, hal ini disebabkan akibat faktor penyebab yang tadi itu, dia kembali dalam keadaan kosong," ujarnya.

Ini situasi yang terjadi seperti itu, lanjutnya, dari hasil pemantauan dan pengamatan Disperindag Provinsi Maluku kenyataannya sepertti itu. (Ant)

Baca Juga

Tingkatkan Jaringan Logistik, Garuda Indonesia Resmikan Service Center…
Pemerintah Republik Ceko Berminat Investasi di NYIA
Perkuat Bisnis Perusahaan, BGR Jalin Kerjasama dengan AirNav Indonesia
Kadin: 40 Persen Dana Hasil Ekspor Siap Dikonversi ke Rupiah
Manhattan Associates Umumkan Penyempurnaan Sistem Pergudangan Terintegrasi

Industri Hari Ini

Hj Ermi Yusfa selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan DRP

Jumat, 21 September 2018 - 12:27 WIB

Yayasan Darul Rizki Pratama Santuni Yatim dan Duafa

INDUSTRY.co.id -

*

Bekasi - Yayasan Darul Rizki Pratama (DRP) melakukan aktivitas sosial berupa pemberian Santunan kepada Yatim Piatu dan Dhuafa serta Ceramah Agama…

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo) Rudiantara (Hariyanto/ IND   USTRY.co.id)

Jumat, 21 September 2018 - 12:00 WIB

2019, Pemerintah Bakal Babat Habis Ponsel BM dengan Blokir IMEI

Pemerintah terus berupaya memperketat peredaran produk elektronik khususnya smartphone black market (BM) alias ilegal. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menargetkan kontrol International…

Extramarks Indonesia Hadir di Bekraf Habibie Festival (Foto Dok Industry.co.id)

Jumat, 21 September 2018 - 11:45 WIB

Dukung Revolusi Industri 4.0 Extramarks Indonesia Hadir di Bekraf Habibie Festival

Extramarks Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan digital atau education technology turut berpartisipasi dalam Bekraf Habibie Festival yang digelar pada 20-23 September 2018…

Julian Noor CEO Adira Insurace (Foto Dok Industry.co.id)

Jumat, 21 September 2018 - 11:30 WIB

suransi Kendaraan Bermotor Roda Dua Berpeluang Tumbuh Sepanjang 2018

PT Asuransi Adira Dinamika (Adira Insurance) optimis bisnis asuransi kendaraan bermotor roda dua berpeluang untuk tumbuh di sepanjang 2018 ini. Hal ini dapat dilihat dari data yang dihimpun…

Menteri Pariwisata Arief Yahya saat acara peluncuran Pilit Project Pariwisata (Foto: Dok. Kemenpar)

Jumat, 21 September 2018 - 11:05 WIB

Menpar Launching Pilot Project Pengembangan Kewirausahaan Sektor Pariwisata di Danau Toba

Menteri Pariwisata Arief Yahya meluncurkannya Pilot Project Pengembangan Kewirausahaan di Sektor Pariwisata (Homestay dan Tour Guide) di Kabupaten Humbang Hasundutan, kawasan Danau Toba, Sumatra…

selengkapnya airy rooms

Industri Populer

1
Bulog Sayangkan Suara Tanpa Impor Beras Bisa Kacau
2
Belgian Blue Berkembangbiak, Jadi Harapan Baru Capai Swasembada Daging Sapi
3
GIIAS Surabaya Diramaikan Oleh Motor Hingga Aksesoris
4
Komjen Pol Suhardi Alius Raih Penghargaan MURI
5
Citi Indonesia Dukung Penyelenggaraan Indonesia 2018 Asian Para Games
6
Radana Bhaskara Finance Dapat Warning Credit Watch Negatif
7
Yuk, Ajak Si Kecil ke 5 Tempat Wisata Keluarga di Depok Ini!
8
Harga CPO Malaysia Terhempas ke Posisi RM2.195 per Ton
9
Sukses di Asian Games, Atlet Panjat Tebing Indonesia siap Berlaga di China Open
10
Instansi Pemerintah Mulai Umumkan Lowongan CPNS

Magazine

Cikande, Pionir Kawasan Industri    Halal Indonesia

Majalah Industry

September 2018
Subscribe Scoop Logo

LOWONGAN KERJA

OPINI

Ketahanan Pangan (Foto Dok Industry.co.id)
Pak Harto Tak Pernah Berhenti Pikirkan Ketahanan Pangan
Sandiaga Uno, Cawapres 2019-2024
One Way Ticket
Pledoi Dahlan Iskan
Jangan Takut Beli Ikat Pinggang
Ahmad Iskandar: Dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Ibnu Chaldun Jakarta (Foto Dok Industry.co.id)
Jurus OJK Dongkrak Kinerja Perekonomian
Alwin Adityo OJK (Foto Dok Industry.co.id)
Momen Emas Indonesia Menjadi Tuan Rumah Pertemuan Tahunan IMF dan World Bank
Sumber: Berita Maluku

no image

Posted by On 10:39 PM

Pengumuman Resmi Formasi Lowongan CPNS 2018 di Kabupaten ...

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah membuka lowongan CPNS 2018. Informasi mengenai jumlah formasi yang dibutuhkan bisa dicek di https://sscn.bkn.go.idtirto.id - Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku membuka lowongan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 pada Rabu 19 September 2018.
Penerimaan CPNS 2018 di Kabupaten Maluku Tengah merupakan bagian dari seleksi nasional. Saat ini
Pemerintah membutuhkan 238.015 tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk penempatan di pemerintah pusat dan daerah. Rinciannya, ada 51.271 formasi untuk penempatan di 76 kementerian/lembaga dan 186.744 formasi untuk 525 instansi di daerah.
Baca juga:


  • CPNS 2018: Jadwal, Syarat, Formasi, dan Jalur Khusus Honorer K2


Pada penerimaan CPNS 2018 ini, pemerintah memprioritaskan tiga lowongan utama yakni tenaga pendidikan (guru), tenaga kesehatan, dan tenaga tekni s yang mendukung infrastruktur. Prioritas ini juga berlaku di Kabupaten Maluku Tengah.
Panitia pelaksana seleksi nasional CPNS 2018 yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan, alur registrasi tidak melalui laman instansi atau kementerian/lembaga terkait seperti tahun-tahun sebelumnya. Proses pendaftaran terpusat dilakukan melalui portal nasional yakni https://sscn.bkn.go.id.
Meski demikian informasi mengenai penerimaan CPNS 2018 tetap bisa diperoleh di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masing-masing. Alamat BKD Kabupaten Maluku Tengah terletak di Jl. Geser, Masohi, Maluku. Pengumuman jumlah formasi, jabatan, serta jurusan yang dibutuhkan bisa dilihat di https://sscn.bkn.go.id
Baca juga artikel terkait CPNS 2018 atau tulisan menarik lainnya Alexander Haryanto
Subscribe NowSumber: Berita Maluku

no image

Posted by On 10:39 PM

Cek Pengumuman Formasi Lowongan CPNS 2018 di Kabupaten ...

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara membuka lowongan CPNS 2018. Informasi mengenai jumlah formasi yang dibutuhkan bisa dicek di https://sscn.bkn.go.idtirto.id - Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku membuka lowongan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 pada Rabu 19 September 2018.
Penerimaan CPNS 2018 di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan bagian dari seleksi nasional. Saat ini
Pemerintah membutuhkan 238.015 tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk penempatan di pemerintah pusat dan daerah. Rinciannya, ada 51.271 formasi untuk penempatan di 76 kementerian/lembaga dan 186.744 formasi untuk 525 instansi di daerah.
Pada penerimaan CPNS 2018 ini, pemerintah memprioritaskan tiga lowongan utama yakni tenaga pendidikan (guru), tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang mendukung infrastruktur. Prioritas ini juga berlaku di Kabupaten Maluku Tenggara.
Baca juga:


  • Daftar Persyaratan Umum Seleksi CPNS 2018


Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku pelaksana panitia seleksi nasional CPNS 2018 memastikan, alur registrasi tidak melalui laman instansi atau kementerian/lembaga terkait. Proses pendaftaran hanya akan dilakukan melalui portal nasional yakni https://sscn.bkn.go.id.
Meski demikian informasi mengenai penerimaan CPNS 2018 tetap bisa diperoleh di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masing-masing. Alamat BKD Kabupaten Maluku Tenggara terletak di Jl. Gajah Mada No.1, Tual, Maluku. Pengumuman jumlah formasi, jabatan, serta jurusan yang dibutuhkan bisa dilihat di https://sscn.bkn.go.id
Baca juga artikel terkait CPNS 2018 atau tulisan menarik lainnya Dipna Videlia Putsanra
Subscribe NowSumber: Berita Maluku