GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Pilkada Maluku berjalan damai, 'masyarakat jenuh' dengan isu ...

Pilkada Maluku berjalan damai, 'masyarakat jenuh' dengan isu ...

Pilkada Maluku berjalan damai, ‘masyarakat jenuh’ dengan isu SARA dan konflik Hak atas foto Antara/Izaac Mulyawa…

Pilkada Maluku berjalan damai, 'masyarakat jenuh' dengan isu ...

Pilkada Maluku berjalan damai, ‘masyarakat jenuh’ dengan isu SARA dan konflik
malukuHak atas foto Antara/Izaac Mulyawan
Image caption Seorang peserta mengerjakan pembuatan mural saat Festival Mural Maluku di Ambon, Maluku, beberapa waktu lalu. Komisioner Badan Pengawas Pemilu Maluku menilai potensi konflik terkait Pilkada 2018 sama sekali tidak tampak.

Lepas dari hasilnya, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku telah berlangsung pada Rabu (27/6) dengan damai.

Hingga sehari setelah pemiliha n digelar, kondisi Kota Ambon berjalan tenang dan tertib. Direktur lembaga Himpunan Maluku Untuk Kemanusiaan, Vivi Marantika, melihat Kota Ambon dalam kondisi aman.

Para pendukung ketiga pasangan calon gubernur-wakil gubernur pun memberi sokongan tanpa kericuhan dan provokasi, sebut warga Ambon, Ronald Regan.

"Kemarin ada pawai untuk salah satu pasangan calon. Lebih dari itu tak ada," ujar Ronald.

Hal itu dikuatkan oleh Astuti Usman Marasabessy, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Maluku. Menurutnya, potensi konflik terkait Pilkada 2018 sama sekali tidak tampak.

"Pada Pilkada kali ini, Alhamdulillah secara kasat mata kami tidak melihat hal itu (konflik) akan terjadi lagi dari kampanye yang disampaikan. Malah seluruh tim sukses dan pasangan calon itu selalu mengajak masyarakat agar selalu menciptakan pemilu yang damai," tutur Astuti kepada wartawan BBC News Indonesia, Jerome Wirawan.

  • Quick count Pilkada: Ridwan Kamil (Jabar), Ganjar Pranowo (Jateng), Khofifah (Jatim), Nurdin Abdullah (Sulsel) dan Edy Rahmayadi (Sumut), Wayan Koster (Bali) 'menang'
  • Pilkada serentak: Para 'pemenang', hal unik dan masalah di berbagai daerah
  • Politik identitas ramai di Pilgub Sumatera Utara, isu korupsi jadi terabaikan?
  • 'Virus intoleransi' Jakarta tidak menyebar ke Pilkada Jawa Barat

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan. Bagaimana itu bisa terjadi mengingat Ambon dan Maluku sempat dilanda konflik berdarah?

Astuti mengatakan faktor utamanya adalah sikap tegas masyarakat Maluku sendiri.

"Alhamdulillah, para pemilih sudah cerdas. Ketika kami jalan ke beberapa desa terpencil yang kami datangi, masyarakat mengatakan bahwa apabila ada tim sukses atau pasangan calon yang datang terus menghujat salah satu pasangan calon lain, memfitnah, atau membawa isu SARA, warga akan mengusir mereka dari lokasi mereka melakukan kegiatan.

&qu ot;Yang kami dapatkan di masyarakat, masyarakat juga sudah jenuh terkait dengan imbas konflik kemarin. Masyarakat tidak mau terulang lagi. Masyarakat mengatakan kalau itu isu kepentingan para pejabat di tingkat atas, mereka mau tidak lagi dilibatkan," papar Astuti.

Hak atas foto AFP/Getty Images
Image caption Sejumlah warga Muslim bentrok dengan warga Kristen di Ambon, September 2011 lalu. Konflik berdarah Maluku menimbulkan pengalaman pahit sehingga warga menolak isu SARA dalam Pilkada, kata pemuka agama.

'Isu SARA harus dihindari'

Hasil pemantauan Bawaslu Maluku diamini seorang warga Ambon, Allan Batsira.

"Isu agama, suku, budaya, dan ras tidak lagi penting. Di Ma luku sekarang, masyarakat otaknya sudah mulai terbuka, berpikirnya sudah mulai ke nasionalisme semua.

"Wawasan masyarakat luas sudah tahu tentang bagaimana cara damai dan cara kita bergotong royong. Kita damai-damai saja dan kita lebih memajukan Maluku," paparnya.

Sikap semacam ini bertolak belakang dari aksi baku bunuh yang terjadi dalam konflik belasan tahun lalu.

  • Kisah mantan tentara anak Ambon: Bermusuhan, bersahabat dan menjadi duta damai
  • Saling bunuh, saling bakar sampai... ’sayang kamu semua’: Mantan tentara anak Islam dan Kristen Ambon

Beberapa tokoh agama di Maluku mengatakan hal itu tidak lepas dari pengalaman pahit disertai upaya pemulihan yang panjang.

Karenanya, menurut Abidin Wakano selaku wakil ketua Majelis Ulama Indonesia Maluku, masyarakat paham bahwa isu SARA harus dihindari dalam Pilkada.

"Kita punya pengalaman buruk ketika agama digunakan sebagai alat politik untuk melegitimasi kepent ingan kelompok-kelompok tertentu. Politik identitas atau politisasi agama akan merusak kearifan lokal kita, misalnya budaya pela gandong. Jadi ini sesuatu yang harus kita hindari," kata Abidin.

Hak atas foto Antara/Izaac Mulyawan
Image caption Calon Gubernur Maluku Murad Ismail (kanan) tampil berorasi di depan pendukungnya saat kampanye akbar Pilkada 2018 di Ambon, Jumat (22/6). Murad Ismail adalah mantan Komandan Korps Brimob Polri, berpasangan dengan calon Wakil Gubernur Barnabas Orno yang saat ini menjadi Bupati Maluku Barat Daya. Pasangan tersebut dinyatakan unggul oleh penghitungan cepat.

Pernyataan bahwa isu SARA dalam Pilkada harus dihindari juga disuarakan Elifas Maspaitella selaku sekr etaris umum Majelis Sinode Gereja Protestan Maluku.

Bahkan, untuk terus menjaga perdamaian, pihaknya punya strategi khusus yang disebut 'gereja orang basudara'.

"Kita berusaha agar benteng perdamaian dibangun dari keluarga dengan menanamkan pengajaran-pengajaran yang terbuka tentang hidup bersama.

"Pada jemaat yang hidup berbaur dengan komunitas agama lain, terutama dengan saudara-saudara Muslim. Kita berusaha meningkatkan interaksi sosial tiap-tiap hari. Itu dapat menjadi alat yang ampuh untuk melakukan penyembuhan trauma," jelas Elifas.

Sehari setelah pemungutan suara Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur berlangsung, pasangan calon Murad Ismail-Barnabas Ornoyang dinyatakan meraup suara 40,22% oleh penghitungan cepat versi LSI Denny JA.

Kemudian menurut versi Index Indonesia, pasangan calon tersebut telah meraih 40,38% suara.

Jumlah persentase suara itu mengungguli kedua pasangan calon lainnya, yakni Said Assagaff-Ander ias Rentranubun serta Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath.

Sumber: Berita Maluku

No comments