GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Perhapi Apresiasi Penertiban Illegal Mining di Maluku

Perhapi Apresiasi Penertiban Illegal Mining di Maluku

Whisnu Bagus Prasetyo / WBP Jumat, 19 Oktober 2018 | 15:41 WIB Jakarta- Ketua Umum Perhimpunan Ahli Perta…

Perhapi Apresiasi Penertiban Illegal Mining di Maluku

Whisnu Bagus Prasetyo / WBP Jumat, 19 Oktober 2018 | 15:41 WIB

Jakarta- Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Tino Ardhyanto menyambut baik sikap tegas kepolisian dalam menegakkan aturan terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin (illegal mining), di Kabupaten Buru, Maluku.

“Ini adalah langkah positif dalam upaya menegakkan kaidah penambangan yang baik dan benar atau good mining practices dimana penambangan tanpa izin bukan bagian good mining practices sehingga perlu ditertibkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” kata Tino dalam keterangannya, Jumat (19/10).

Diketahui, Polda Maluku bersama TNI melakukan penertiban di kawasan tambang emas Gunung Botak yang berlokasi di Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Maluku, Rabu (17/10). Langk ah ini sebagai bagian dari upaya aparat penegak hukum dalam menertibkan penambang ilegal.

Data Polri menyebutkan, sepanjang tahun 2017, ada 240 kasus dengan 282 tersangka terkait kegiatan penambangan tanpa izin. Tercatat enam pekerja tambang meninggal di bulan Juni 2018 karena tertimbun kegiatan illegal mining di Kabupatan Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. “Potensi dampak kegiatan penambangan tanpa izin begitu besar mulai lingkungan hingga konflik sosial. Salah satu contoh kerusakan lingkungan diakibatkan pemanfaatan sianida dan merkuri pada kegiatan penambangan emas tanpa izin,” tandasnya.

Tino menyampaikan bahwa pertambangan rakyat tidak sama dengan pertambangan tanpa izin. Kesepahaman mengenai definisi pertambangan rakyat perlu dibangun bersama sehingga di dalam penataannya menjadi lebih mudah dengan tetap mengedepankan asas good mining practices. "Kegiatan yang tidak menjalankan asas good mining practices merusak citra industri pertambangan di Indonesia," kata dia.

Keberadaan Izin Pertambangan Rakyat dalam peraturan mengenai pertambangan mineral dan batu bara perlu disikapi dengan penataan yang lebih baik untuk meminimalisasi dampak-dampak negatif. Salah satu kesepahaman mengenai definisi pertambangan rakyat yang perlu dibangun adalah penggunaan alat berat. Dari sisi teknis, kegiatan pertambangan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok antara lain penambangan tradisional (traditional mining), penambangan skala kecil (small scale mining atau artisanal mining), dan penambangan skala besar (large scale mining).

Pengelompokan secara teknis ini didasarkan pada jenis dan ukuran cadangan, metoda penambangan dan peralatan yang digunakan, dan capaian keekonomian yang diharapkan dengan tetap melaksanakan kaidah-kaidah penambangan yang baik dan benar. “Mari kita bangun kesepahaman dalam mendefinisikan pertambangan rakyat mengacu pada teknis pelaksanaannya di lapangan,” kata Tin o.

Sisi teknis merupakan hal yang sangat penting di dalam kegiatan pertambangan, pengolahan, dan pemurnian. “Sudah seharusnya peraturan dan perundangan yang terkait kegiatan pertambangan, pengolahan, dan pemurnian menjadi koridor dan dijaga agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar," tandas Tino.


Sumber: BeritaSatu.com Sumber: Berita Maluku

No comments